Dalam Rangka mempersiapkan Pemilukada Serentak di tahun 2020 Bawaslu Provinsi Jawa Timur terus berupaya melaksanakan tugas Sebagai Pengawas pemilu kali ini Bawaslu Jawa Timur gandeng Unisma Malang dalam melaksanakan diskusi tentang “Penegakan Hukum Pemilihan Daerah” pada hari sabtu 6 juni 2020.

Ketua Bawaslu Jawa Timur Moh Amin dalam sambutannya menyampaikan diskusi goes to kampus yang di selenggarakan oleh Bawaslu Jawa Timur kali di ikuti sebanyak 497 peserta baik dari bawaslu Se-Jawa Timur maupun partisipan dan mahasiswa Unisma. Goes to kampus yang di inisiasi oleh Bawaslu Jawa Timur mudah mudahan niat yang baik ini mendapat safaat serta berharap ada manfaat mendapat ridho allah SWT dan di catat amal ibadah oleh Allah SWT.

Suratman selaku Dekan fakultas hukum membuka acara Goes to kampus dan menyampaikan” terselenggaranya kegiatan yang di maksud agar supaya ada pendidikan politik upaya mencegah terjadinya pelanggaran dalam pemilihan umum khususnya pemilihan kepala daerah dengan harapan pelanggaran tidak terjadi apa yang sudah di sampaikan ketua bawaslu tadi bukan karena kemudian bawaslu jawa timur atau bawaslu yang lain tidak ada, tidak , ini tetap ada. Kalau tadi topiknya penegakan hukum pemilihan daerah makan ada indikasi bahwa pemilihan kepala daerah ada pelanggaran.”dalam penyampainya”.

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi goes to kampus (Nofi sri utami) yang masih aktif sebagai dosen di fakultas hukum Unisma malang dalam penyampainya 1- Poilitik hukum pilkada 2- penguatan lembaga 3- penegakan hukum kepala daerah, kita tahu pemilihan kepala daerah ini 1berdasar pada pasal 18 (4) UUD RI pemilihan kepala daerah secara demokratis makna demokratis yang di maksud adalah pemilihan kepala daerah langsung atau tidak langsung tetapi pembuat UU ternyata memahami dan memaknainya adalah pemilihan kepala daerah di laksanakan secara langsung sehingga keluarlah UU No 32/2004 tentang pemerintahan daerah Bahwa pemilihan kepala daerah di laksanakan secara Langsung tetapi dalam prakteknya muncul di masyarakat ketidak percayaannya atas kasus kasus yang di tangani MA, sehingga di lakukan Yudisial Review Maka keluarlah putusan UU No 72-73 Bahwa pilkada adalah bagian dari pemilu.

Aang Khunaifi selaku Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Timur Menambahkan Berkaitan dengan pemilihan kepala daerah kenapa harus masyarakat secara langsung di awali tahun 2005 di dasari UU 32 th 2004 yang sama sama kita tahu bangsa kita menetapkan sebagai bangsa yang merdeka sistem ketatanegaraannya memakai sistem demokrasi dan di anggapnya demokrasi pengaplikasinya melalui pemilihan Umum.

Sebagaimana kita ketahui bersama sejarah mekanisme pemilihan Umum yang di lalui bangsa ini di awal kemerdekaan, sampai masuk pada orde baru kisahnya kurang membanggakan sama -sama kita tahu selama pemilihan umum di masa orde Baru jauh dari asas demokrasi oleh pegiat Demokrasi. Setiap kali pemilu mulai dari 1999 sampai saat ini selalu melakukan perbaikan perbaikan serta berinovasi terkait mekanisme pemilihan Umum dan managemen pelaksanaan pemilihan umum. tegasnya”

 

Sumber : https://bondowoso.bawaslu.go.id/?p=1512&